mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usul peradilan militer yang transparan pada oknum anggota koppasus yang menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan pas kebutuhan warga supaya persentasi ini diadili selama pengadilan publik, dengan begini tetap dilaksanakan selama pengadilan militer tapi hendaknya diselenggarakan dengan transparan, kata endriartono sutarto di bandung, sabtu.
usai menjadi pembicara di Satu diskusi di gedung indonesia menggugat, dia mengajarkan penduduk dan media massa dapat mengakses segera proses peradilan itu.
agar masyarakat dapat memenuhi bahwa pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilakukan melalui sebaik-baiknya dan sudah adil, katanya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan publik atas peristiwa pada lapas cebongan itu. ada dan bilang tersebut benar sebab itu supaya membasmi ataupun menghabisi premanisme. manakala itu diselenggarakan seluruh pihak miliki hak sama agar menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap betul hanya karena kejahatan yang dilaksanakan preman, warga negara tetap tak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi melalui cara main hakim sendiri sebab bertentangan melalui negara hukum.
jadi di pada memperjuangan hak tidak harus dengan pelanggaran hukum. sebab hukum harus ditegakkan, kata endriarono.