Jokowi tolak tandatangani SPTJM

gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).

pria dan biasa disapa jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat tersebut tak masuk akal.

ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk bisa menggunakan anggaran.

masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, kata jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.

Informasi Lainnya:

jokowi mengatakan kiranya yang seharusnya menandatangani surat itu adalah bagian dan menggunakan dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.

kalau saya yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi berbagai tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.

penolakannya supaya menandatangani surat tersebut, lanjutnya, serta untuk bentuk preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.

kalau diselewengkan, saya juga dan mesti tanggungjawab, katanya.

sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta dengan menteri keuangan supaya pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.