wakil ketua komisi ii dpr a hakam naja menyatakan, pasca-reformasi tahun 1998 yang dituntut proses pembentukan perundang-undangan, terlebih undang-undang pemilu, yang partisipatif selalu meningkat dengan terjadinya dinamika proses politik dan semakin demokratis.
proses pembentukan perundang-undangan pada masa ingin datang ingin selalu meningkat sejalan melalui tingkat kesadaran berdemokrasi dan komplesitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara pada indonesia, kata hakam naja selama makalahnya dan dilontarkan dalam dialog juga peluncuran buku politik hukum sistem pemilu potret keterbukaan juga partisipasi publik dalam penyusunan uu no 8 tahun 2012 pada jakarta, kamis.
dia menunjukan, proses pembentukan uu pemilu nomor 8 tahun lalu mampu dilihat dalam empat aspek yaitu kelembagaan, warga, pengaturan, serta pembahasan rancangan undang-undang (ruu).
menurut dia pembahasan ruu itu dengan keseluruhan telah mengakibatkan kehadiran transparansi, partisipasi juga akuntabilitas dan bermuara selama demokratisasi selama proses pembentukan uu.
Informasi Lainnya:
sehingga menghasilkan koleksi undang-undang dan sudah mendekati rasa keadilan di warga, katanya.
hakam mengatakan, partisipasi penduduk di pembuatan uu itu bisa dilihat dari pembicaraan selama tingkat rapat panitia kerja dan berjalan alot malahan dibawa ke rapat paripurna melalui pemungutan suara untuk menyelesaikannya.
dia menilai, proses pembentukan uu nomor 8 tahun 2012 yang diletakkan di konteks sosial warga sudah dapat menyebabkan terwujudnya uu pemilu dan lebih responsif.
dpr sudah bekerja semaksimal bisa saja mengutamakan kepentingan bangsa serta negara dengan luas bukan supaya kepentingan individum grup, golongan maupun partai politik tertentu, katanya.
menurut dia, melalui proses partisipasi warga tersebut pada melahirkan uu pemilu, dengan begini konstitusi itu mampu diterima berbagai bagian. hal itu berdasarkan hakam, lahirnya sebuah uu pemilu yang tak mengakibatkan masalah masih selama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.