kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius hendak mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan demikian dan serta harus dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn dalam ketika tersebut (2002-2004).
merekalah yang memberi usul serta melelang murah aset negara. kpk mesti memanggil kaum ketua bppn dan deputi-deputi bppn dan diduga adalah otak daripada skl serta realese and discharge ini, tutur anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, kepada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, tutur achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Penjualan New Honda Jazz
- Tour Pulau Tidung
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
merekalah yang berhubungan melalui para konglomerat ketika itu. bppn mengajukan permohonan terhadap pemerintah untuk diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung langkah kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat itu. audit forensik juga diperlukan supaya mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.